Alami Kesenjangan Kerja , APDESI Berharap Pemerintah Tegas Laksanakan Perda, Dan Menarik 43 Carik Asn Di Tulungagung.

Alami Kesenjangan Kerja , APDESI Berharap Pemerintah Tegas Laksanakan Perda, Dan Menarik 43 Carik Asn Di Tulungagung.

Spread the love

 

Tulungagung, JP news, – Etos kerja yang baik sangatlah diperlukan dalam lingkungan kerja yang nyaman, hal ini didasari kerja sesuai tupoksi seluruh elemen yang ada di ruang kerja tersebut, kehadiran tepat waktu, keberimbangan tugas dan tunjangan merupakan suatu hal yang diperlukan untuk menjaga suasana kerja. Apa jadinya ketika seorang pimpinan ketika bergaji lebih kecil dari pada bawahannya, fenomena ini jelas sekali terjadi di lingkungan kerja khususnya didesa yang masih menggunakan Carik dari unsur Asn yang dikirim didesa berdasarkan SK Bupati, dan sampai hari ini (7/10/23),masih 43 carik asn yang tersebar diseluruh kabupaten Tulungagung.
Apdesi sebagai Salah satu organisasi yang beranggotakan kepala desa, dan selalu Menyuarakan Misi Misi pembaharuan, bagi pelaksanaan pemerintahan desa, dan resmi beranggotakan 151 desa se kabupaten Tulungagung, berulangkali mengadakan hearing, ke kantor dewan,untuk menyuarakan hal yang ada hubungannya dengan kelangsungan pemerintahan desa, Salah satunya yaitu keberadaan carik asn yang dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan desa, dari hasil hearing tersebut akhirnya keluar perda no. 03/2023,yang isinya tentang carik asn yang akan ditarik oleh pemerintah sampai batas waktu 31 januari 2025.
Penarikan ini seharusnya dilakukkan dengan tegas oleh pemerintah dan bertahap, seperti yang di ungkapkan oleh Ketua Apdesi Nanang Mustofa, melalui wakil ketuanya Suad Subagyo ketika ditemui jangkarpena Di ruang kerjanya di balai desa Jarakan kecamatan Gondang Tulungagung,Jumat,(06/10/23).
” Berdasarkan perda nomer 03/2023,seharusnya pemerintah kabupaten tegas, untuk menarik Carik Asn dari desa, dan sampai hari ini Ada 43 carik Asn”, jelasnya.
Tidak ada asap kalo tidak ada api, hubungan kausatif ini yang mendasari mengapa APDESI selaku NGO( NON GOVERNMENT ORGANISATION) , selalu menyuarakan tuntutan keberimbangan kebijakan Di Tulungagung. Berdasarkan UU no 06 tahun 2014,kepala desa dipilih oleh warga masyarakat, sedang bekerja dibantu oleh perangkat desa yang dipilih berdasarkan bidang keahlian untuk pekerjaan yang Ada didesa, hal ini diharapkan agar tata Kelola pemerintahan bisa berjalan sesuai harapan.
Carik asn yang selama ini masih berada, dipekerjakan di desa dianggap kurang pas, sebab carik carik itu selain mempunyai tanggung jawab didesa, mereka harus melakukan koordinasi dengan jajaran Asn Nya, sehingga selalu kurang tepat waktu berada didesa, yang notabene desa telah memberikan segala fasilitas, Suad Subagyo, melihat ketimpangan ini merasa prihatin, suasana ini membawa dampak terhadap perangkat lainnya,
” Kades seperti Saya ini, ewuh pakewuh, mau memberikan teguran,kepada carik ,secara hirarki Carik ini seorang Asn yang kerja ,bertugas, berdasarkan SK Bupati, dengan segala fasilitas gaji gol 3,tunjangan kinerja, beras dan lain lain, sedang kita terbentur aturan, tetapi melihat kerja yang tidak sesuai keahlian, gaptek, tidak tepat waktu, Karena alasan ada koordinasi di kelompok Asn Nya,
akhirnya terkesan kurang tertip, dan mempengaruhi etos kerja perangkat lainnya ” paparnya.
Lebih jauh Suad Subagyo memberikan keterangan tentang seringnya Siltap kepala desa tidak diterima tepat waktu, padahal hal ini selalu diharapkan keluarga, berbeda dengan carik asn, yang selalu menerima gaji tepat waktu sesuai golongan kepegawaian, dan tunjangan kinerja, serta bengkok desa sesuai hasil rapat pologoro sebagai reward, ketimpangan dan kesenjangan Inilah yang memicu agar 43 carik asn Di Kabupaten Tulungagung segera ditarik secara bertahap dan tidak perlu menunggu, permintaan dari desa,-(hur, Bersambung)

Tinggalkan Balasan

All Rights Reserved 2023.
Proudly powered by WordPress | Theme: Refined News by Candid Themes.
error: Content is protected !!