Bacaleg DPRD Dari PSI Dapil IV Ucok Horlas Monang Tigor ; Tolak Money Politic, Tingkatkan Kesadaran Berdemokrasi

Bacaleg DPRD Dari PSI Dapil IV Ucok Horlas Monang Tigor ; Tolak Money Politic, Tingkatkan Kesadaran Berdemokrasi

Spread the love

Tangerang – jangkarpena.com Pemilihan Umum Di Indonesia Telah Melewati Sejarah Panjang Berdemokrasi, Setidaknya Ada 12 Kali Pelaksanaan Pemilu, Mulai Dari Tahun 1955, 1971, Pemilu 1977-1997, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Minimal Menjadi Pengalaman Berharga. Sehingga Dalam Memilih Pemimpin Tidak Lagi Terkooptasi. Tidak Terjebak Iming-Iming Tertentu Yang Membuat Pemilih Lupa Akan Cita-Cita Luhur Bernegara. Sekaligus Menjadi Modal Kuat Bagi Masyarakat Yang Semakin Dewasa Agar Lebih Cermat, Selektif, dan Mapan Memilih Pemimpinnya.

Politik Uang Adalah Suatu Bentuk Pemberian Dengan Menyuap Seseorang Untuk Mempengaruhi Hak Pilihnya. Money Politik Tidak Hanya Diberikan Kepada Masyarakat Yang Memiliki Hak Suara, Tetapi Juga Diberikan Kepada Pemegang Kekuasaan Rakyat. Hal Ini Yang Menyebabkan Kekuasaan Sudah Bukan Ditangan Rakyat, Melainkan Ditangan Uang, Sehingga Kedaulatan Bukan Untuk Rakyat Melainkan Untuk Pemilik Uang.

Peristiwa Salah Pilih Pemimpin Adalah Pukulan, dan Hikmah Bagi Masyarakat Untuk Tidak Lagi Melakukan Hal Yang Sama. Mesti Naik Kelas Dalam Berdemokrasi. Revaluasi Menyeluruh Harus Segera Dilakukan.

Masyarakat Harus Perlu Meng-Underline Segala Kesalahan Yang Dilewati Akibat Memilih Pemimpin Yang Tidak Sesuai Harapan dan Kenyataan Dilapangan. Perjalanan Demokrasi Mesti Maju Tidak Boleh Ada Upaya Memundurkan Demokrasi. Pada Bagian Inilah Peranan Masyarakat Sangat Penting.

Pemilu Jangan Sekedar Ditafsir Sebagai Rutinitas Lima Tahunan. Demokrasi Harus Diperkuat Secara Struktural dan Agensial. Pelajaran Yang Telah Berlalu Dalam Demokrasi Perlu Dipetik Sebagai Pengetahuan Untuk Kita Tidak Lagi Mengulangi Kesalahan “Blunder” Yang Sama.

Demokrasi Tak Bisa Diletakkan Pada Posisi Under. Namun Harus Diberi Porsi Istimewa Dihati Masyarakat. Ia Sebagai Jalan Mencapai Cita-Cita Keadilan Sosial. Sebagai Pintu Masuk Meraih Kesejahteraan. Demokrasi Menjadi Alat dan Sarana Yang Tepat Untuk Menjawab Situasi Gundah Gulana Masyarakat.

Sekuens Sejarah Berdemokrasi Memang Tidak Seindah Yang Diharapkan Masyarakat Kebanyakan. Ada Fleksibilitas Proses Sejarah Yang Fluktuatip Membuat Masyarakat Hilang Harapannya Untuk Memberi Hak Politiknya Saat Tahun Pemilu Tiba. Ancaman Golput Berpotensi Menyeruak.

Politik Perlu Kejujuran Dari Para Elit Politik Untuk Menginisiasi Yang Namanya Rekonsiliasi Sejarah Politik. Janganlah Panggung Politik Kita Dibanjiri Dengan Praktek Horor, Kotor, Saling Bermusuhan, Intrik, dan Saling Serang Dianggap Biasa. Politik Kita Harus Mendidik Dirinya Untuk Menjadi Negarawan.

Seluruh Politisi Menjadi Negarawan Selayaknya, Bukan Hanya Segelintir Saja. Politisi Kita Di Indonesia Ini Mesti Meninggalkan Legacy. Tak Etis Masyarakat Dididik Dengan Cara Berpolitik Yang Penuh Tipu Muslihat. Berpolitik Yang Hanya Mengedepankan Hasrat Berkuasa, Setelahnya Kepentingan Publik Diabaikan.

Para Politisi Harus Meluruskan Niatnya Dalam Mengabdi Pada Publik. Titik Berangkat Indonesia Harus Dari Jalan Sejuk, Jalan Damai, Dalam Merajut Sejarah Peran Politisi Amatlah Penting. Rasanya Tidak Tepat Pemilu Sekedar Dimanfaatkan Sebagai Sekedar Election Lalu Orientasi Jangka Panjangnya Dilipakan.

Jauhkan Pikiran Menempatkan Pemilu Sebagai Ajang Mencari Uang, Mendapatkan Siraman Atau Serangan Fajar. Kebiasaan Mengkapitalisasi Pemilu Yang Dipelihara Masyarakat Sebagai “Ritual” Mencari Uang Membuat Negara Kita Mengalami Pelambatan Dalam Pembangunan. Membuat Lahirnya Para Pemimpin Politik Yang Korup. Politik Transaksional Hanya Mendorong Masyarakat Pada Kemiskinan Struktural.

Masyarakat Yang Meminta Atau Membiasakan Memilih Pemimpin Mesti Mendapatkan Bayaran Akan Menyesali Perbuatannya. Dari Pendekatan Tersebut Mengakibatkan Politisi Memandang Rendah Masyarakat. Politisi Yang Membeli Suara Masyarakat Akan Berfikir Bagaimana Cara Ia Mengembalikan Uang Setelah Menang.

Celakalah Nasib Masyarakat Selama 5 Tahun. Soal Kemajuan, Kemasalahatan, Banyak Orang, Keadilan, Keberpihakan, dan Perjuangan Kepentingan Publik Dianggap Politisi Tersebut Bukan Lagi Agenda Mendesak dan Prioritas. Itu Sebabnya Harus Dicegah Sejak Dini Agar Masyarakat Jangan Menjadi Matre.

Pemilihan Umum 2024 Idealnya Menjadi Pemilu Yang Mengalami Progres Signifikan, Peran Masyarakat Menjadi Bagian Integral dan Substansial Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Berazaskan Luber & Jurdil. Salah Satu Indikator Demokrasi Adalah Peran Serta Masyarakat Sebagai Pemilih Sekaligus Subjek Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. Idealnya Tidak Sekedar Menggunakan Hak Pilih, Namun Berperan Aktif Mengawasi Setiap Tahapan Pemilu, Termasuk Memastikan Pelaksanaannya Berlangsung Sesuai Dengan Aturan dan Perundang-Undangan Yang Berlaku.(red)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!