Diskominfo Banten Laksanakan Bimtek Pengelolaan Medsos OPD, Perkuat Pencegahan dan Penanganan Inflasi

Diskominfo Banten Laksanakan Bimtek Pengelolaan Medsos OPD, Perkuat Pencegahan dan Penanganan Inflasi

Spread the love

Banten – Inflasi menjadi target pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan penanganan, penurunan dan pencegahannya. Sebagai bentuk pencegahan inflasi, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengelola media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggaungkan pencegahan dan penanganan Inflasi.

Bimtek dihadiri oleh perwakilan OPD dan perwakilan kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang dilaksanakan di aula Diskominfo SP Banten pada Selasa, 11 Juni 2024. Bimtek ini menghadirkan narasumber yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ameriza M Moesa dan Influencer Content Network (ICN) Banten, Intan Imelda.

Ameriza M Moesa menyampaikan bahwa inflasi sering dimaknai dengan mudahnya sebagai ‘kenaikan harga’. Penurunan Inflasi juga menjadi indikator keberhasilan kepala daerah, sehingga bukan hanya menjadi concern dari bank sentral saja.

Ameriza mengatakan Pemerintah Provinsi Banten sudah cukup concern dalam melakukan pengendalian  inflasi. Adapun untuk memperoleh cakupan data inflasi, Ameriza mengaku, pihaknya mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah dilakukan melalui survei sehingga hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan ekonomi.

Berdasarkan data Bulan Mei, angka inflasi di 5 (lima) kabupaten/kota yang dilakukan surveynya di Provinsi Banten menunujukkan sebagai berikut: Kabupaten Pandeglang 3,16 persen, Kabupaten Lebak 2,10 persen, Kota Serang 2,64 persen, Kota Tangerang 2,95 persen dan Kota Cilegon 3,20 persen. Inflasi paling tinggi Bulan Mei di Banten berada di Kabupaten Pandeglang.

“Inflasi ditargetkan oleh pusat 1,5 persen sampai 3,5 persen, kalau bisa inflasi jangan lewat dari 3,5 persen karena hasilnya akan kurang bagus,” kata Ameriza saat menyampaikan materi.

Selanjutnya, dijelaskan Ameriza, inflasi biasanya terjadi pada komoditas pangan seperti kenaikan haga beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging dan daging ayam ras. Hal ini agak beda dengan  yang terjadi di  Tangerang yang mana inflasi sering terjadi pada sektor makanan, sewa rumah dan transportasi.

“Inflasi biasanya mengakibatkan kenaikan harga beras, komoditas cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging, daging ayam ras. Hal ini berbeda dengan yang terjadi  Tangerang yakni makanan, sewa rumah dan transportasilah yang menjadi penyebab inflasi,” jelasnya.

“Penanganan inflasi yang baik harus dilakukan dengan melakukan keseimbangan penanganan inflasi. Tidak baik jika inflasi rendah tetapi ekonominya menjadi turun, sebab inflasi terjadi ketika ada permintaan naik, suplay macet, persediaan, permintaan, penawaran tidak stabil serta informasi yang tidak relevan diterima masyarakat sehingga menyebabkan panic buying”, ungkap Ameriza.

“Yang paling penting adalah pengendalian informasi agar masyarakat tidak terdistorsi,” lanjutnya.
Cara pengendalian inflasi yang perlu dilakukan terhadap masyarakat yaitu membangun persepsi masyarakat terutama jangan membeli kebutuhan secara berlebihan sehingga menimbulkan panic buying, serta mendorong masyarakat untuk mendapatkan sosialisasi edukasi harga.

“Manfaatkan informasi seputar harga kebutuhan pokok melalui apliaksi yang sudah disediakan oleh Bank Indonesia maupun oleh masing-masing OPD di Banten diantaranya: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), website Sistem Informasi Pangan Gizi dan Inflasi Provinsi Banten (Sipagi) milik Kota Tangerang Selatan, Sistem Informasi Pangan Kabupaten Pandeglang (Sipangeran), Sistem Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok (Kota Cilegon) dan lainnya,” papar Ameriza lagi.

Selain itu, edukasi seputar inflasi juga dapat disosialisasikan melalui media sosial Instagram dan lainnya yang memuat ajakan serta imbauan terhadap masyarakat untuk belanja bijak. Untuk OPD sendiri, bisa mengaktifkan akun media sosialnya untuk mengedukasi masyarakat seputar belanja bijak, informasi update harga pangan harian dan lainnya.

“Untuk menggaungkan informsi inflasi, OPD bisa mengaktifkan media sosialnya, melakukan belanja bijak, informasi harga, informasi harga harian melalui video tron, media podcast dengan mengundang pedagang telur dan lainnya terkait penyebab kenaikan harga,” jelasnya.

Influencer Content Network (ICN) Banten, Intan Imelda menjelaskan jangakauan media sosial sangat luas karena masyarakat saat ini lebih intens mengakses telefon genggam untuk mendapatkan informasi apapun.

Hal ini dieprkuat dengan jumlah populasi penduduk Indonesia tahun 2024 ada 278,7 juta dengan tren pengguna internet sebanyak 185,3 juta, pengguna media sosial aktif 139 juta dengan akses pengguna hp sebanyak 353,3 juta.

“Peran pengelola media sosial dalam menyebarluaskan informasi guna pencegahan dan penanganan inflasi diantaranya melihat segmentasi media sosial, jangkauannya luas, adanya interaksi langsung dan keterlibatan aktif,” paparnya.

Untuk penyebarlausan informasi seputar Inflasi, Intan memberikan tip diantaranya harus ada koordinasi kebijakan antar OPD dalam mengatasi inflasi, kolaborasi lintas sektor dalam penyampaian preventif dengan melakukan pendekatan terpadu, keberagaman perspektif dan meningkatkan dampak penting terkait pesan yang disampaikan melalui kolaborasi terutama oleh orang yang memiliki dampak besar dalam penyebarluasan informasi.

“Pengembangan strategi media sosial, mengelola dan memproduksi konten di media sosial dengan menggunakan bahasa daerah,” jelasnya (JM)

Tinggalkan Balasan

All Rights Reserved 2023.
Proudly powered by WordPress | Theme: Refined News by Candid Themes.
error: Content is protected !!