DPD KPK RI Trenggalek Meminta APH Lakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Terkait SK Janggal Di RS dr.Soedomo Trenggalek

DPD KPK RI Trenggalek Meminta APH Lakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Terkait SK Janggal Di RS dr.Soedomo Trenggalek

Spread the love

 

Tulungagung ,JP news,Diduga telah terbitkan SK Janggal, Direktur RSUD Dr.Soedomo Trenggalek mengatakan Sudah Minta Petunjuk Bupati, yang diterbitkan pada Selasa, (29/08/2023) sebenarnya akan ditayangkan hasil konfirmasi dengan Direktur lama dan Bupati Trenggalek yang dicatut namanya oleh Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang baru yaitu dr. Rofik Hindiono. Akan tetapi belum bisa karena konfirmasi via WA dan telepon belum mendapatkan balasan dari Bupati Trenggalek. Sabtu,(02/09/2023),beredar berita, telah di bahas tentang SK yang ke 3 (tiga) yaitu nomor 304 tahun 2022, terutama poin 1 (satu) di mana disebutkan bahwa : Golongan Direktur diberikan secara proporsional kepada Direktur yang menjabat tahun 2021 dan Direktur yang menjabat saat pembagian jasa pelayanan dibayarkan masing – masing sebesar 50%. Dapat di lihat bahwa “orang tidak ikut kerja kok minta bagian” kata seorang tenaga kesehatan yang tidak mau disebut namanya.

Ternyata dari ketiga SK tersebut semuanya janggal dan saling bertentangan : 1. Nomor : 188.45 / 11 / 406.010.001 / 2022. Dalam poin – poin SK tersebut di sebutkan bahwa Direktur baru menerima 100% meskipun hanya sebagai Plt., sedangkan untuk pejabat (Plt.) dibawahnya ditentukan sebesar 50% 2. Nomor : 188.45 / 200 / 406.010.001 / 2022. Dalam poin – poin SK disebutkan bahwa pejabat atau pegawai yang bekerja mulai Januari 2022 mendapatkan 10% kecuali Direktur yang menerima 100%.

Melihat kejanggalan tersebut, Kompol (Purn) Bambang Purwanto, SH., MH. sebagai Ketua DPD KPK RI Trenggalek pada hari Kamis, (31/08/2023) mengatakan,” Saya meminta Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian atau Kejaksaan untuk mengusut tuntas kejanggalan tersebut.” Dia juga menegaskan,“ Harus segera diadakan penyelidikan dan penyidikan atas terbitnya SK – SK tersebut. “Karena diduga kuat adanya perbuatan melawan hukum atas terbitnya SK – SK tersebut,” imbuhnya. Kamis, (31/08/2023)

” Singkat cerita Direktur baru terbitkan 3 (tiga) SK yang menguntungkan dirinya atau bisa dikatakan tidak bekerja kok mendapatkan jasa. Pertama Direktur baru terbitkan SK yang berisi bahwa Direktur baru mendapatkan 100%, nah pada SK yang terakhir berisi menerima 50% , padahal seharusnya itu menjadi Hak Direktur lama (yang bekerja di tahun 2021). Selanjutnya kita tinggal menunggu apa ada tindak lanjut dari Aparat Penegak Hukum,” pungkas Bambang. (Tim / sus)

Tinggalkan Balasan

All Rights Reserved 2023.
Proudly powered by WordPress | Theme: Refined News by Candid Themes.
error: Content is protected !!