Ini komentar Tokoh Muda Jakarta Barat, Terkait Kinerja Pejabat Di lingkungan Pemerintah Daerah di DKI

Ini komentar Tokoh Muda Jakarta Barat, Terkait Kinerja Pejabat Di lingkungan Pemerintah Daerah di DKI

Spread the love

Jakarta – jangkarpena.com Dalam membangun sebuah kota dan mengembangkan perekonomian masyarakat perlu kinerja yang baik dari pihak Pemerintah Kota. Tidak hanya modal membuat laporan Asal Bapak Senang (ABS) saja melainkan perlunya juga kerja nyata yang sesuai fakta di lapangan.

Tokoh Pemuda Jakarta Barat Umar Abdul Aziz mengkritisi kinerja jajaran yang berada di ruang lingkup pemerintah kota (Pemkot) Jakarta Barat.

Tidak tanggung-tanggung, Umar meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Wali Kota Administrasi Jakarta Barat Uus Kuswanto sebagai pucuk pimpinan untuk segera menyapu bersih Jajarannya karena dinilai bekerja hanya sekedar membuat laporan asal bapak senang (ABS).

Apalagi dalam bidang perekonomian dan pembangunan. Sebab, harapan Pj Gubernur ingin masyarakat Jakarta sejahtera.

Tentu dalam hal ini, Uus Kuswanto harus mencari orang yang mampu menangani bidang perekonomian dan pembangunan dalam capaian penataan wilayah.

Saya rasa walikota harus merombak orang yang hanya membisikan sudah beres pak. Tapi faktanya dilapangan warga masih punya aspirasi yang belum direalisasikan, artinya kinerjanya asal bapak senang (ABS),”ujar Umar ketika berbincang-bincang dengan radarnonstop, Senin (05/05/2023).

Ditegaskan Umar, apabila orang seperti itu tetap dipertahankan, maka jangan harap pembangunan dan perekonomian dapat berjalan mulus di Jakarta Barat.

Umar juga mengungkapkan, belum lagi masih ada kantor-kantor pelayanan masyarakat seperti kelurahan dan kecamatan banyak kekosongan.

“Ini juga harus menjadi skala prioritas dan segera diisi, dimana banyak kursi kekosongan di Jakarta Barat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan,”imbuhnya.

Sebagai contoh Umar menyebutkan kursi kekosongan seperti jabatan Lurah joglo, Lurah Tangki, Camat Gropet, Camat Tambora, Kebon Jeruk.

Ada yang harus merangkap jabatan misal Plt lurah Kapuk, Angke, Jembatan Besi, Jatipulo Joglo, Duri Kepa. Tentu dengan rangkap jabatan akan terpecah pemikiran dalam penataan wilayah. Jadi tidak fokus, ini yang perlu diperhatikan oleh Walikota,” tandasnya.***

Tinggalkan Balasan

All Rights Reserved 2023.
Proudly powered by WordPress | Theme: Refined News by Candid Themes.
error: Content is protected !!