Pemerintah dan Advokat Diminta Ikut Proaktif Dalam Membantu Permasalahan Pekerja Migran di Sektor Perikanan

Pemerintah dan Advokat Diminta Ikut Proaktif Dalam Membantu Permasalahan Pekerja Migran di Sektor Perikanan

Spread the love

Jakarta,jangkarpena.com .com Destructive Fishing Watch mengadakan Webinar Gandeng Alumni Society of Alsa (23/12).

Dalam Webinar berjudul Beyond The Horizon : Unveiling The Untold Story of Fishery Exploitation and Human Rights Challenge tersebut melalui dua Narasumber yang kompeten dibidangnya Nukila Evanty – Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Perdagangan Orang dan Kejahatan Terorganisir. Dan Jenny Sirait- Direktur National Fishers Center Indonesia.

 *Nukila menerangkan bahwa isu TPPO dilaut* terkait dengan Hak Asasi Manusia di Laut yaitu hak bebas dari kekerasan, pelanggaran hak-hak pekerja migran, kekerasan karena pembajakan, pengabaian pelaut, perbudakan, perdagangan orang, pekerja anak dan kegagalan dalam kesetaraan dan iklusi.

“Empat prinsip dasar HAM di laut : pertama, HAM Universal, kedua, tanpa ada perbedaan, ketiga, tak terbagi, keempat dasar hukum perjanjian internasional dan kebiasaan internasional sehingga sangat berhubungan dengan pendekatan ham” kata Nukila.

“Kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sektor perikanan mencapai 4000 orang (data kementerian kelautan dan perikanan)” terang Nukila

“Oleh karenanya harus memastikan tanggung jawab flag states (negara berbendara kapal), port state (negara pelabuhan) dan coastal state (negara pantai) untuk melindungi dan menghormati HAM, menghindari praktik-praktik kekerasan yang dilarang hukum HAM internasional”.

Nukila juga menjelaskan UU dan Kebijakan dinilai belum cukup karena Konvensi ILO Nomor 188/2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan yang bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja di atas kapal bagi para anak buah kapal saat ini belum di ratifikasi.

” Rekomendasi saya segera pemerintah Indonesia Ratifikasi Konvensi ILO 188 agar menjamin kelayakan kerja di atas kapal bagi para anak buah kapal” tandas Nukila

” Selain rekomendasi dari saya antara lain : mekanisme pengaduan bagi anak buah kapal yang mudah dan cepat, joint inspection ( pengawasan pemenuhan hak), kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk penelitian tindak pidana perdagangan orang (TPPO)” tambah Nukila

Kemudian, narasumber lainnya Jeany Sirait menerangkan kondisi miris Anak Buah Kapal perikanan karena telah mengalami perbudakan

“Semua ABK Perikanan banyak mengalami kerja paksa (perbudakan), ini jelas bagian dari tindak pidana perdagangan orang karena data mereka kemungkinan besar dipalsukan oleh oknum yang mengirim ABK Perikanan”

” Tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan , penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi” terang Jeany.

” Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mendorong regulasi yang jelas terkait kewenangan lembaga atas isu ABK, regulasi yang aplikatif terhadap kepentingan pemenuhan hak ABK, pengawasan yang komprehensif (koalisi Advokat hadir dalam isu ABK), kampanye isu perlindungan hak ABK” tandas Jeany.

Khusus saran kepada Advokat, Jeany menyarankan Advokat ikut aktif dalam pendampingan anak buah kapal yang dilanggar Hak nya sebagai pekerja migran

“Terlepas dari organisasi advokat yang saat ini bermacam-macam seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma yang memang saat ini masih minim sekali Advokat terlibat dalam pembelaan Anak Buah Kapal tersebut.” tambah Jeany.

Sebelum Webinar ditutup, Sonia Ramadhani, Ketua Umum Alumni Society of Alsa, mengingatkan para Alumni ASA yang berprofesi sebagai Advokat tentu harus melakukan Pro Bono untuk mendampingi dan membela Anak Buah Kapal yang menjadi korban pelanggaran hukum” tutup Sonia

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!