KOTA BANDUNG – Pj. Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono berharap tidak ada lagi kasus perundungan di sekolah.
Oleh karenanya, pembentukan karakter mesti mendapat porsi lebih pada pembelajaran di sekolah.
“Fenomena perundungan ini masih ada di sekolah-sekolah. Oleh karena itu perlu ada upaya mitigasi terjadinya perundungan,” kata Bambang di sela-sela meninjau MPLS di SDN 113 Banjarsari (15/7/2024).
“Setiap sekolah membentuk tim yang nantinya akan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan juga DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak),” tambahnya.
Jika terjadi pelanggaran, lanjut Bambang akan ada sanksi. Jika ada pelanggaran oleh siswa, dapat dilaporkan kepada kepala sekolah atau Dinas Pendidikan.
“Jika ada pelanggaran atau perundungan di MPLS akan ada sanksi. Jika dilakukan oleh guru maka ada sanksi kepegawaian,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia berharap semua sekolah di Koa Bandung membangun suasana yang aman dan nyaman selama belajar.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Syurya Santana memastikan tidak ada perundungan di sekolah.
“Kami titip kepada guru bahwa kegiatan MPLS ini tidak melibatkan alumni, hanya melibatkan OSIS. Jadi ini betul-betul tanggung jawab guru. Kalau dulu diserahkan ke kakak kelas, sekarang tidak. Ada peran guru yang sangat luar biasa,” ungkapnya.
Jika ada laporan, Tantan mengaku telah membuat Surat Edaran (SE) bagi pelaksana MPLS. Sehingga terdata dan termonitor kegiatan tersebut.
“Kami benar-benar sudah membuat surat edaran, untuk memantau seluruh sekolah. Kami sudah melakukan sosialisasi ke sekolah tentang kinerja MPLS terbaru. Kalau ada keluhan, silakan,” katanya.
Jika terjadi perundungan, ia meminta untuk segera lapor ke sekolah atau langsung ke Dinas Pendidikan Kota Bandung.
“Kalau dilakukan oleh guru atau siswa, laporkan ke kepala sekolahnya. Kalau tidak sampai kepala sekolah, silakan ke Disdik,” tuturnya. (Fauziah)
