Bangka Selatan (Toboali) – Anggota DPD RI Dapil Bangka Belitung Alexander Fransiscus menerima laporan terkait adanya intervensi penghentian operasi KIP Paramruay 3 yang beroperasi di perairan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
Naifnya intervensi penghentian operasi KIP Paramruay 3 tersebut, diduga dilakukan oleh Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid melalui PT Timah Tbk selaku mitra KIP Paramruay 3.
Padahal di zaman kepemimpinan kepala daerah sebelumnya, campur tangan dan intervensi semacam itu tidak pernah terjadi.
Apalagi menurut laporan yang diterima Alexander dari mitra kerjanya itu management KIP Paramruay 3 memberikan kontribusi yang luar biasa dan bahkan merupakan penyumbang CSR terbesar.
“Ada informasi yang saya terima dari mitra kerja kami di DPD RI bahwa ada indikasi intervensi ke PT Timah dari kepala daerah (Riza) untuk mengusir KIP Paramruay yang saat ini beroperasi di perairan Toboali. Padahal kepala daerah sebelumnya semua berjalan lancar saja, karena apa informasi yang saya terima KIP Paramruay ini, memberikan kontribusi dan penyumbang CSR paling besar dari KIP KIP yang beroperasi di sana (Toboali) melalui forum BAHER (Bangka Selatan Berhame Game)”ungkap Alexander kepada jejaring media ini, Senin (28/2/2022)
Diungkapkan Alexander, campur tangan dan intervensi itu bukan kali pertama di alami management KIP Paramruay 3. Sebab beberapa waktu lalu opersi KIP Paramruay 3 sempat di hold atau di stop kurang lebih sekitar satu bulan.
” Intervensi dan campur tangan seperti ini diduga juga terjadi sebelumnya, akibatnya waktu itu KIP Paramruay 3 kurang lebih ada sekitar satu bulan di hold dan tidak bisa beroperasi. Padahal saat itu status SPK dari PT Timah masih berjalan. Karena waktu itu diduga kuat ada permintaan dari kepala daerah yang tidak bisa dipenuhi dan patut diduga kuat akan menimbulkan persoalan hukum”beber senator yang duduk di komite II dan membidangi pertambangan dan BUMN tersebut.
Menyikapi hal tersebut, maka Alexander meminta direksi PT Timah Tbk, tidak tunduk terhadap hal hal yang sifatnya menghambat investasi daerah. Apalagi KIP Paramruay 3 beroperasi sesuai aturan dan SOP yang diterapkan PT Timah.
“Kami minta PT timah tidak tunduk dan mudah begitu saja di intervensi, apalagikan kontribusi dan aturan main mereka kan jelas dan nyata. Kalau pun ternyata memang itu terjadi maka saya sebagai anggota DPD RI akan melaporkan hal ini ke Mentri BUMN dan aparat penegak hukum, ” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavit saat dihubungi redaksi jejaring media pers Babel tidak ada jawaban, baik melalui panggilan dan pesan WA (WhatsApp-red) untuk diminta tanggapan terkait dirinya diduga melakukan intervensi penyetopan beroperasinya KIP Paramruay 3 kepada PT Timah di laut Toboali Bangka Selatan. (*)
