Jakarta – Riak-riak suara untuk mendukung Jokowi tiga periode terdengar di sela-sela sebagian rakyat dengan membentuk relawan untuk mendukung calon presiden yang akan maju di tahun 2024.
Kemunculan kelompok Ganjarist, GF1,Lingkar Puan, Brani 1 maupun kelompok-kelompok lainnya.
Bahkan Beberapa tokoh Nasional Seperti Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI dua periode yang katanya pun turun gunung dengan mengatakan akan terjadi kecurangan dalam pemilu 2024, lalu Jusuf Kalla yang terus bermanuver menawarkan anak emasnya Anies Baswedan, setelah Bertemu dengan ketua Umum Nasdem Surya Palloh, Jusuf Kalla pun menemui ketua umum Golkar Airlangga Hartarto dan mengumpulkan sejumlah tokoh – tokoh agama.
Apa yang dilakukan mereka semua sah-sah saja, demikianpun termasuk wacana tiga periode dan mau mengusung siapa saja dalam dinamika Demokrasi pada saat Pesta Rakyat yang di selenggarakan lima Tahunan di Negara kita ini.
Tak usah juga bawa perasaan apalagi bermusuhan lalu mencela tidak demokratis dan sebagainya.
Toh jelas dan lugas apa yang dikatakan pak Jokowi bahwa Beliau akan taat pada Konstitusi.
Seperti yang mengatakan turunkan Jokowi harusnya sama pula dengan orang atau kelompok masyarakat yang mengatakan ” lanjutkan Jokowi tiga periode” , hal tersebut dengan catatan sesuai konstitusi.
Dalam alam demokrasi semua itu sah-sah saja, dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Sepanjang dasar Negara sebagai landasan dan Pondasi itu jangan diusik lagi.
Pemilihan umum toh hanya lima tahun, artinya kalau sosok yang didukung itu terpilih lalu selama lima tahun memimpin tidak ada karyanya ya monggo tinggalkan dan jangan di pilih lagi.
Kita sebagai masyarakat “Belajar dewasa” dalam menyikapi perpolitikan ini , berpolitiklah dengan penuh kegembiraan.
Karena, saat pemilihan menjadi lawan tetapi banyak juga setelah itu berteman atau berkoalisi.
Ada para anggota dewan di depan layar berdebat seperti seolah – olah Berkelahi akan tetapi selepas itu juga ngopi bareng, jadi sekali lagi jangan baper.
Kembali munculnya gerakan tiga periode yang di gawangi oleh M Qodari seorang pengamat politik yang kemudian menginisiasi terbentuknya JOK-PRO, setelah itu muncul kembali Relawan Satu Republik (RIS).
JOKPRO yang sudah muncul kurang lebih dua tahunan yang lalu ini, bergerak terus agar Joko Widodo diberi kesempatan satu periode lagi.
Kemudian para relawan Jokowi yang mengusung Jokowi waktu mencalonkan presiden periode keduanya pun menggelar Musyawarah rakyat (Musra) yang dilaksanakan di Arcamanik Bandung Minggu 28 Agustus 2022.
Menurut Budi Arie Ketua relawan Projo bahwa musra dilakukan untuk mendengar suara rakyat tentang siapa yang diusulkan menjadi presiden 2024 ini, termasuk ingin mendengar langsung apakah Jokowi tiga periode juga termasuk yang diusulkan dalam musra tersebut, semua ojo kesusu meminjam istilahnya pak Jokowi.
Tak bisa dipungkiri bahwa sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa elite partai yang mewacanakan penundaan pemilu seperti Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua umum partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Isu tersebut berkembang menjadi wacana presiden tiga periode yang didorong oleh beberapa menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan juga Bahlil Lahadalia BPKM.
Sekalipun kemudian muncul reaksi dari kelompok tertentu yang mengatakan bahwa wacana tiga periode itu pengkianatan reformasi, dan menjadi presiden buruk ke depan karena akan menjadi pembanding bagi presiden atau penguasa berikutnya akan melakukan amandemen.
Apalagi bagi kelompok yang dari awal tidak suka dengan kepemimpinan pak Jokowi berbagai nyinyiran dilontarkan.
Dengan tuduhan yang mewacanakan Jokowi tiga periode itu ingin melanggengkan kekuasaan dan jabatan yang diperolehnya tentu di alam demokrasi semua sah-sah saja siapa mewacanakan apa.
Sebaliknya bagi pengusung Jokowi ada alasan yang coba diajukan yang pertama adalah kelanjutan pembangunan khususnya pembangunan ibu kota baru (IKN), masih diragukan kalau Jokowi tidak menjadi presiden lagi mungkinkah itu dilanjutkan, perkara ada yang bicara pasti dilanjutkan karena itu sudah di sahkan di DPR.
Jangan salah DPR Pun bisa meninjau ulang dan bisa juga menarik kembali undang-undang atau peraturan tersebut, apalagi kalau yang jadi presiden nanti yang kontra dengan Jokowi. Kemudian persoalan kerasnya Pilpres karena menggunakan politisasi agama menurut yang mendukung Jokowi tiga periode tanda-tanda itu sudah terlihat. Belum lagi pengalaman buruk Pilkada DKI 2017 serta Pilpres 2014 dan Pilpres 2019
Kemudian elektabilitas calon yang muncul saat ini masih relatif sama kuat artinya pridiksi akan terjadi pembelahan itu sangat kuat, karena akan muncul dua bahkan tiga pasangan calon. Karena posisi nya hampir seimbang mereka akan menggunakan segala cara untuk memenangkan, salah satunya politisasi agama.
Kekuatiran-kekuatiran tersebut yang menjadi landasan para pengusung Jokowi tiga periode, persoalan kemudian perlu mengamandemen itu persoalan DPR dan MPR RI sebagai bagian masyarakat perlu menyampaikan aspirasi.
Tinggal saatnya masing-masing masyarakat berjuang sesuai dengan apa yang diyakininya, yang berjuang untuk Ganjar jadi presiden berikan atau sosialisasikan dengan baik tentang prestasi dan juga sosok yang didukung demikian juga dengan Prabowo, Anies, Puan Maharani dan lain sebagainya. Sebagai bangsa yang menjunjung adat ketimuran dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Bertandinglah dengan menawarkan prestasi dan program tanpa harus membubui agama sebagai alat permainan. Karena ketika agama sebagai alat politik praktis dengan mengatasnamakan Tuhan akan menjadi ancaman nyata bagi yang berbeda keyakinan.
Oleh Yusuf Mujiono Ketua umum Pewarna
