Jakarta, Jangkarpena.com Kondisi Papua kembali memanas pasca tertembaknya Brigjen TNI Putu IGP Dani NK di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Dengan peristiwa tersebut pihak pemerintah melalui menkopolhukam Mahfud MD menetapkan kelompok KKB sebagai teroris. Kemudian tindakan yang diambil pemerintah dengan mengirimkan pasukan ke Papua.
Menyikapi kondisi tersebut Pdt Dr Ronny Mandang Ketua Umum Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia di depan awak media Selasa 4/5/21 di sebuah resto bilangan Cikini Jakarta Pusat, menegaskan ada tiga hal sebagai masukan pemerintah, Yaitu
- Mendesak Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk segera menarik seluruh pasukan non organik dari Papua, bahwa sudah terbukti selama ini dengan hadirnya pasukan non organik ke Papua tidak bisa menyelesaikan akar masalah di Papua. Dan Papua Juga bukan termasuk wilayah darurat militer, artinya pihak TNI dan Kepolisian yang ada di Papua sudah cukup untuk menjaga keamanan di sana.
- Presiden Joko Widodo sebaiknya bersedia membuka dialog dengan Pimpinan gereja – gereja yang ada di Papua. Dalam hal ini PGLII mengusulkan dan sekaligus bersedia menjadi penghubung apabila terjadi dialog antara Presiden dengan pimpinan gereja – gereja yang ada di Papua. Lanjut Ronny dalam dialog ini bersifat mendengar langsung aspirasi dari tokoh-tokoh gereja di Papua khususnya dari Persekutuan Gereja-gereja Papua dan gereja anggota PGLII.
- Ronny menjelaskan bahwa info yang di terimanya bahwa mereka yang saat ini disebut KKB, lebih suka kalau disebut dirinya adalah OPM bukan KKB yang selama ini di stigmakan ke mereka.
Dan kalau usulan kenapa tokoh gereja yang mewakili dalam dialog tersebut alasannya adalah pertama bahwa orang Papua mayoritas Kristen dan mereka sangat hormat kepada pendeta. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan tersendiri, pendekataan melalui gereja.
Tentang adanya stigma Papua merdeka perlu dijawab dengan pendekatan khas Papua, tak perlu ada kekuatiran berlebihan karena gereja-gereja di Papua mayoritas masih memakai nama Indonesia, bagi PGLII sikapnya jelas, yakni mendorong terciptanya damai di Papua, hentikan berbagai kekerasan, hingga saat ini tak ada sedikitpun PGLII memikirkan Papua merdeka, kalaupun bersuara tentang Papua semata dikarenakan adanya tindakan yang dianggap tidak adil dan melanggar sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” juga bagi masyarakat asli Papua, masih sangat jauh di Papua.
Sekali lagi Ronny berharap persoalan Papua bisa dilakukan dengan berdialog dengan hati yang jernih dan dalam terang Injil, agar memutus rantai kekerasan yang terjadi di pulau di ujung timur ini, tukasnya berharap (Romo Kefas)
