Jakarta – Diduga meminta uang kepada terlapor untuk mengurus proses pencabutan laporan kepolisian, sejumlah oknum Penyidik pada Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur diadukan ke Propam Mabes Polri.
Hal itu diungkapkan oleh Penasihat Hukum Tersangka, Nathaniel Hutagaol, SH dan Jay Sidauruk SH, dari LQ Indonesia Law Firm melalui keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada media usai membuat aduan di Propam Mabes Polri, Rabu (18/5)
“Kami dari LQ Indonesia Law Firm selaku penasihat hukum terlapor barusan sudah mengadukan ke Yanduan Propam Mabes Polri terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian sebagaimana diatur di dalam Perkap 14/2011.” Ungkap Nathan.
Nathan mengatakan, ada sejumlah nama anggota kepolisian yang menjadi teradu di dalam aduan kali ini, diantaranya adalah AKP AM, Iptu M, dan Briptu RLA, masing-masing selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, Kanit Ranmor Metro Jakarta Timur, dan Penyidik Pembantu pada Polres Metro Jakarta Timur.
Disinggung mengenai perbuatan yang dilanggar oleh masing-masing teradu, Nathan menjelaskan bahwa para teradu tersebut diduga telah bertindak tidak profesional akibat proses pemeriksaan dan pembuktian yang tidak berimbang, mengabaikan kepentingan terlapor sehubungan dengan penanganan laporan kepolisian yang tengah berjalan di Polres Metro Jakarta Timur, hingga mengucapkan isyarat dengan maksud untuk mendapat imbalan demi keuntungan pribadi.
“Dasar aduan kami adalah Perkap 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.”
Nathan juga menambahkan, Agung, Berto dan Eka selaku terlapor ditangkap tanpa adanya proses pemeriksaan dalam tahap permintaan klarifikasi sebelumnya, bahkan setelah berdamai dan pelapornya pun meminta agar laporan polisinya dihentikan, para oknum terduga pelanggar ini malah meminta sejumlah uang kepada para terlapor.
“Di mana kesetaraan bagi kedudukan hukum klien kami kalo belum diminta klarifikasi aja udah langsung ditangkap, bahkan pada hari yang sama juga ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Padahal permasalahannya sangat sepele, jadi kami bingung, apa urgensi penangkapan dan penahanan ini.” Ketusnya.
Yudika Sanjay Sidauruk, yang juga merupakan penasihat hukum para terlapor menambahkan, perkara ini bermula pada sekitar bulan Mei, ketika Agung, Berto dan Eka menemui Faisal Sitepu di bilangan Cawang, Jakarta Timur. Sebelumnya di antara para pihak sempat terlibat saling ejek melalui aplikasi jejaring sosial Bigo Live.
Diakui oleh Yudika, pada saat itu diantara pelapor dan terlapor memang sempat ada ketegangan yang berujung pada dugaan tindakan pemukulan, tapi masalah tersebut sudah selesai hanya beberapa saat setelahnya.
“Setelah kejadian itu mereka sudah saling memaafkan, sudah sempat pergi makan malem bareng, bahkan ketawa-ketawa sambil ngelive di Bigo. Tapi anehnya, ketika si korban datang ke Polres Metro Jakarta Timur dan buat laporan polisi, ga berapa lama anggota Polisi dari Polres langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga klien kami ini.” Katanya.
Padahal, lanjut Yudika, secara formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan, penahanan terhadap para tersangka dimaksudkan untuk kepentingan proses pemeriksaan, tapi faktanya sepanjang ketiga tersangka tersebut ditahan, tidak pernah dilakukan pemeriksaan tambahan selain pemeriksaan awal pada saat penangkapan.
“Yang ada malah pada tersangka ini bulak-balik dipanggil dan diajak ngobrol sama oknum penyidik untuk dimintai sejumlah uang yang nilainya puluhan juta rupiah, katanya untuk mengurus proses pencabutan laporan. Dan ini bisa kami buktikan, kami punya rekaman percakapan antara salah satu penyidik dengan keluarga korban yang intinya minta imbalan.” Ungkap Yudika.
Menanggapi hal ini, Saddan Sitorus, SH selaku Kepala Cabang LQ Indonesia Law Firm Jakarta Pusat mengaku sangat kecewa dan geram terhadap tindakan para oknum penyidik pada Polres Metro Jakarta Timur dalam penanganan perkara ini.
“Tidak bisa dipungkiri, apa yang dilakukan oleh oknum ini telah sangat menciderai kemurnian dan kehormatan profesi kepolisian, yang secara langsung akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap insitusi penegak hukum di Indonesia. Atas dasar itu kami bertekad untuk menempuh upaya hukum terhadap para oknum ini, dan meminta adanya sanksi tegas agar hal yang jamak terjadi ini tidak berulang lagi.”
Saddan juga menambahkan, para Advokat yang tergabung di LQ Indonesia Law Firm sebagai salah satu dari empat pilar penegakan hukum memiliki pakta integritas yang salah satunya adalah menjalin hubungan yang baik dengan aparat penegak hukum lain.
“Sudah banyak kasus-kasus besar yang menimbulkan konflik sosial, berhasil kami selesaikan berkat adanya kerjasama yang baik dengan institusi kepolisian, tapi ini bukan berarti kami akan berkompromi kepada oknum, kami di LQ cinta institusi Polri, tapi kami memusuhi oknumnya. Engga ada toleransi untuk itu.” Tutup Saddan.
Bagi masyarakat yang berhadapan dengan oknum penegak hukum, dapat menghubungi Hotline LQ indonesia lawfirm 0818-0489-0999
(Sumber LQ Indonesia Lawfirm (28/05/2022))
