Kabupaten Bekasi || Jangkarpena.com
Ketua Umum PP LSM BENKARI, Rano Kaifah, mendesak Kejaksaan Negeri Cikarang untuk menyelesaikan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.
Ketum PP LSM BENKARI Rano Kaifah secara langsung mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Cikarang pada Jumat (22/03) untuk menyampaikan surat audensi dan klarifikasi terkait penanganan kasus korupsi yang sempat tertunda karena pemilu 2024 yang baru saja digelar.
Rano Kaifah menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Cikarang diminta untuk segera menindaklanjuti proses perkara kasus dugaan korupsi ini dengan penuh keadilan. Menurutnya, kasus gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi harus diusut tuntas hingga pelaku utama dari kasus suap gratifikasi proyek APBD Kabupaten Bekasi terungkap.
“Supremasi hukum harus tetap dijunjung tinggi agar masyarakat tidak meragukan keadilan yang diberlakukan. Hukum harus tegak tanpa pandang bulu untuk memastikan bahwa setiap pelanggar hukum bertanggung jawab atas perbuatannya,” ujar Rano. “Sebagai bagian dari sosial kontrol, kami memiliki peran penting dalam mengawal integritas dan kinerja lembaga-lembaga negara.”
Kasus dugaan gratifikasi dalam proyek jual beli yang melibatkan oknum pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi terhenti akibat pemilu 2024. Rano menegaskan agar keberhasilan pemilu tidak melupakan kasus-kasus korupsi yang merugikan negara. “Jangan sampai kita terlena dengan kesuksesan pemilu sehingga mengabaikan penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus yang merugikan rakyat,” tambahnya.
BENKARI akan terus mengawal kasus ini hingga semua aktor yang terlibat dalam jual beli proyek gratifikasi tersebut terungkap di pengadilan. “Kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan bagi negara dan masyarakat. Tidak ada tempat bagi korupsi dalam pemerintahan yang harus dibersihkan demi kebaikan bersama,” pungkas Rano dengan tegas. (**)
