Trenggalek – DPRD Trenggalek bersama TAPD Adakan rapat badan anggaran membahas penganggaran dana cadangan pilkada tahun 2024 pada PAPBD Tahun 2022, yang ditolak oleh gubernur dan hanya boleh di anggarkan pada APBD induk di,ruang graha paripurna lantai II DPRD Kabupaten Trenggalek. Selasa (11/10/2022)
Wakil DPRD Doding Rahmadi mengatakan bahwa,berdasarkan evaluasi gubernur dana cadangan tidak boleh di cadangkan di perubahan APBD tahun 2022, dan harus di cadangkan di APBD induk tahun 2023 ,untuk itu kita harus merubah perda. Sedangkan gubernur mengetahuinya belakangan setelah provinsi menganggarkan 500 Miliyar untuk pemilihan gubernur di tahun 2024 untuk di kirimkan ke pusat, dan sampai pusat tidak di setujui.
“Adapun dari sisi teknis, kita harus membuat pansus kembali tentang dana cadangan, sedangkan di akhir november ini,kita harus mengetok perancangan perda APBD tahun 2023, dan sebelum kami mengesahkannya pansus dana cadangan harus selesai,”ucapnya
Sedangkan fungsi dana cadangan itu sendiri, kita mencadangkan dana untuk kegiatan di tahun 2024, dengan jumlah anggaran di tahun 2023 sebesar 29 Miliyar.
“Untuk itu nanti, kebutuhan KPU, Bawaslu dan keamanan kita anggarkan di tahun 2024 dengan dana yang sudah di sisihkan di tahun 2023,”terangnya
Edy Soepriyanto Sekda Trenggalek menambahkan bahwa,tidak ada penolakan melainkan hanya adanya perbedaan presepsi saja.
Berdasarkan undang-undang bahwa,pembentukan dana cadangan di tetapkan dalam perda,dan perda ini di sahkan sebelum RAPBD dan persetujuan bersama antara kepala daerah bersama DPRD atas rancangan APBD.
Sedangkan pembiayaan pilkada itu, tidak bisa di biayai 1 tahun anggaran sehingga ada kebijakan pembentukan dana cadangan,untuk itu kita merencanakan di tahun 2023, dan “kita tidak bisa mebebankan APBD, untuk biaya pilkada untuk 1 tahun karena jumlahnya sangat banyak,”tutupnya (Vi)
