Cisarua – JP NEWS Persoalan bahaya narkoba saat ini sudah pada tahap yang sangat genting, tak salah jika Presiden Joko Widodo, sejak beberapa tahun yang lalu mencanangkan “Indonesia Darurat Narkoba”.
Terbitnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, mengamanatkan peran Panti Rehabilitasi Narkoba seperti yang sudah dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Agape, yang didirikan dan dikomandani oleh Hendrik Wowor, sejak tahun 2000.
Keseriusan pemerintah dalam menangani masalah korban/pecandu narkoba ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI bermitra dengan lembaga-lembaga komponen masyarakat melalui program Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
Hendrik Wowor, direktur panti rehabilitasi Agape yang berlokasi di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, sebagai praktisi yang konsen melayani penanganan rehabilitasi bagi para korban/pecandu narkoba, awalnya merasa bangga atas dukungan Presiden melalui Kementerian Sosial yang mendukung lewat program IPWL ini Dukungan Kemensos inilah yang kemudian membuat Panti Rehab Narkoba mampu meningkatkan kapasitas layanannya, dengan cara menambah jumlah SDM yang melayani maupun target klien yang dilayani. Kemensos memberikan bantuan biaya operasional.
“Saya sangat merasakan peran pemerintah dalam memberdayakan panti-panti rehab napsa ini, karena awalnya dibiayai secara swadaya, kemudian pemerintah memberikan bantuan”, ujar ketua Fansos Napsa Jawa Barat ini.
Namun sangat disayangkan, pada era Mensos yang sekarang ini kebijakan mengenai IPWL berubah drastis, perhatian dan dukungan terhadap panti rehab napsa justru direduksi, hal ini menjadi keresahan teman-teman yang melayani di panti-panti rehab narkoba.
Yang dirasa membingungkan, lanjut Hendrik, adalah kebijakan yang diambil Ibu Risma yang meniadakan direktur Napsa di Kemensos, dan koordinasi pelayanan napza digabungkan ke direktorat lain yang tidak terfokkus pada pelayanan napza. Tentu saja hal ini sangat mengecewakan mengingat begitu besar bahaya narkoba yang sudah merambah bukan saja kota-kota besar tetapi sudah masuk desa-desa.
Para konselor dan peksos adiksi yang semula konsentrasi pada pelayanan terhadap korban napza, kemudian juga ditugaskan untuk “meninggalkan” klien karena harus mengerkajan tugas tambahan yang tidak sesuai dengan tupoksinya, seperti pendataan orang miskin dan sebagainya.
Bagaimana seseorang yang sudah dibekali dan dilatih sebagai konselor dan peksos adiksi, yang mengurusi para pecandu narkoba, kemudian ditambah tugas keluar untuk mendata orang-orang miskin? Dengan kebijakan Mensos yang seperti ini, Hendrik dan teman-teman seperjuangan merasa sepertinya Kemensos sedang “mengkerdilkan” atau malah “membunuh” panti-panti rehab (IPWL).
IPWL Seluruh Indonesia akan mendatangi Kemensos
Berkenaan dengan kebijakan Kemensos yang dirasa mengurangi kepeduliannya terhadap program-program rehabilitasi tersebut, teman teman IPWL di seluruh Indonesia, berencana akan menggelar aksi unjuk rasa.
Hal itu disampaikan Hendrik Wowor, pertama agar Kemensos mau mendengar keluhan-keluhan IPWL, kemudian dikembalikan lagi adanya Direktur Napsa Kemensos, mengingat ancaman narkoba sudah semakin parah, bukannya berkurang tetapi malah bertambah.
Suara-suara inilah yang nantinya akan disampaikan dengan harapan pemerintah tetap memberikan perhatian yang serius terhadap ancaman narkoba.
Senada dengan Hendrik Wowor, Ade Hermawan selaku Ketua Umum Aliansi (IPWL) Sosial Indonesia, seperti yang dilansir wartalika.com. Menurutnya, aksi tersebut sebagai bentuk ungkapan kecewa terhadap kinerja Kemensos terkait program rehabilitasi sosial korban napza.
“Kami Aliansi IPWL Sosial Indonesia merupakan gabungan lembaga-lembaga rehabilitasi sosial pecandu atau korban penyalahgunaan Napza se- Indonesia geram dan muak dengan program-program rehabilitasi sosial Kemensos saat ini, yang tidak ada menyentuh program untuk pecandu NAPZA. Untuk itu, kami berencana dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan tuntutan rakyat, sebab kami juga rakyat,” sambung Ade.(Red)
